politik
New Member
Walaupun pemungutan suara sebagian besar berlangsung bebas dan adil, masih terdapat masalah yang harus ditangani oleh pihak berwenang Indonesia sebelum pemilihan berikutnya. Karena diadakan bersamaan, Pilpres 2019 telah mencuri perhatian yang juga dibutuhkan pada pemilu legislatif. Korupsi jadi lebih mudah terjadi, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk pemilu selanjutnya.
Oleh: Donal Fariz (The Diplomat)
Tanggal 17 April 2019, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah mengadakan pemilihan umum satu hari terbesar dan paling kompleks dalam sejarah dunia: 193 juta pemilih terdaftar, 20.500 kandidat, dan 800.000 tempat pemungutan suara (TPS). Ini adalah pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilihan presiden maupun legislatif nasional, provinsi, dan lokal secara bersamaan.
Jumlah partisipasi pemilih, terutama di kalangan milenial, dalam Pemilu 2019 jauh melebihi ekspektasi, dengan 80 persen pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara. Tetapi jumlah partisipasi pemilih yang besar saja tidak selalu memastikan pemilu yang berjalan dengan sukses dan demokratis.
Meski pemungutan suara yang sebagian besar bebas dan adil telah dipuji sebagai keberhasilan logistik, masih ada masalah yang harus dihadapi pemerintah Indonesia sebelum siklus pemilihan berikutnya. Secara khusus, terlalu banyak pemilih Indonesia tidak memiliki akses ke informasi yang dapat dipercaya tentang kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.
Para pemilih harus mencoblos lima surat suara terpisah: pertama untuk pemilihan presiden, kedua dan ketiga untuk parlemen nasional Indonesia (DPR dan DPD), serta keempat dan kelima untuk dewan legislatif provinsi dan kota. Dengan 19 partai politik yang turut berlaga dalam pemilihan dan mencalonkan hingga sebanyak tujuh kandidat per pemilihan, surat suara di pemilu Indonesia menjadi berbelit-belitnya bagaikan peta jalan lipat yang kuno dan usang.
Pemilu ini tentu saja menciptakan dua tantangan tersendiri. Mengumpulkan informasi dasar tentang latar belakang dan platform politik dari hampir 200 kandidat per kursi terbukti merupakan hal yang sulit dan menguras waktu, bahkan untuk pemilih yang paling cerdas secara politik sekalipun. Para pemilih juga harus berjuang untuk menemukan cara melipat kertas suara dengan cukup ketat agar dapat dengan pas dimasukkan ke kotak suara.
Pemilu serentak juga memiliki efek samping lain yang meresahkan. Pilpres 2019 yang kembali mempertemukan kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo dan capres oposisi Prabowo Subianto sebagian besar mengungguli pemilu legislatif. Para kandidat yang berlomba dalam ajang pemilu legislatif juga kewalahan akibat upaya oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk memantau transparansi pemilu.
Hal ini tentu bermasalah, mengingat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 180 negara paling korup sedunia dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Beberapa pekan sebelum pemilihan, di ruang bawah tanah Bowo Sidik Pangarso, seorang anggota parlemen yang kembali mencalonkan diri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam kotak penyimpanan berisi lebih dari 400.000 amplop berisi masing-masing uang 20.000 rupiah, yang diduga merupakan bentuk suap untuk membeli suara pemilih.
Ini bukan insiden satu-satunya, tetapi bagian dari masalah sistemik. Pemberian uang tunai maupun barang-barang seperti sembako adalah hal biasa, dan bahkan sudah diharapkan, dalam pemilu legislatif di Indonesia.
Menghapuskan praktik jual-beli suara dan maupun upaya penyuapan oleh kandidat dalam pemilihan parlemen sangatlah penting untuk keberlanjutan demokrasi Indonesia. Organisasi masyarakat sipil harus berada di garis depan perjuangan melawan korupsi dan oligarki di Indonesia, hingga di seluruh dunia.
Membantu para pemilih mengakses informasi tentang posisi dan integritas kandidat parlemen adalah langkah pertama yang perlu dilakukan. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengembangkan rekamjejak.net, basis data komprehensif pertama tentang kandidat anggota parlemen.
Selain memberikan informasi dasar tentang para kandidat, seperti perkiraan jumlah kekayaan dan afiliasi bisnis mereka, rekamjejak.net juga membantu para pemilih mengetahui apakah caleg petahana pernah terjerat tuduhan korupsi selama mereka berada di parlemen.
Upaya pengawasan seperti itu sangat penting untuk kesehatan demokrasi Indonesia. Parlemen Indonesia adalah lembaga publik kedua yang paling tidak dipercaya di Indonesia, dan memang sudah selayaknya demikian. Sejak pemilu terakhir tahun 2014, KPK telah mengajukan tuduhan korupsi terhadap 240 anggota parlemen yang menjabat di semua tingkatan.
Sejak diluncurkan, rekamjejak.net telah menjangkau lebih dari 3,4 juta pemilih dengan mengedukasi dan memberikan mereka informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang penuh kesadaran di TPS. Kemitraan kreatif sangat penting untuk keberhasilannya. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh publik Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum dan KPK, rekamjejak.net mampu memanfaatkan potensi teknologi untuk menjangkau pemilih di seluruh Indonesia, suatu prestasi yang sulit di negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan ditinggali lebih dari 300 kelompok etnis.
Platform online seperti rekamjejak.net juga terbukti menjadi cara yang berguna untuk menggembleng pemilih pertama, kelompok yang berjumlah 17 juta dalam siklus pemilu kali ini, hampir dua kali lipat dari populasi Jakarta. Seperti di banyak negara demokrasi lainnya, apatisme politik adalah masalah yang mencekam kaum milenial Indonesia.
Sebuah survei yang diterbitkan oleh IDN Research Institute bulan Januari 2019 menunjukkan bahwa hanya 23 persen anak muda yang mengikuti politik. Ketika porsi pemilih milenial terus tumbuh, masyarakat sipil harus merangkul penggunaan kekuatan teknologi untuk melibatkan generasi pemilih muda dan membantu mereka menyadari bahwa suara mereka dapat melahirkan perbedaan.
Para pemilih Indonesia layak mendapatkan parlemen yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan informasi yang benar, kekuatan untuk mewujudkan hal ini ada di tangan mereka.
Baca Berita Lainnya di Sumber
