politik
New Member
Para pemimpin Malaysia-Filipina melakukan pertemuan yang membahas tentang kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Keduanya menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan, serta penyelesaian damai perselisihan. Malaysia-Filipina termasuk di antara negara penuntut di Laut China Selatan, bersama dengan China, Taiwan, dan Vietnam.
Oleh: Christina Mendez dan Edith Regalado (The Philippine Star)
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Malaysia yang sedang berkunjung Mahathir Mohamad, pada Kamis (7/3) menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan dalam menjaga perdamaian dan kemajuan di kawasan itu, yang bergulat dengan perselisihan teritorial serta unjuk kekuatan oleh China.
Keluar dari pertemuan bilateral di Ruang Makan Negara Aguinaldo, Duterte mengatakan bahwa ia dan Pemimpin Malaysia yang berusia 93 tahun itu juga berkomitmen untuk mematuhi “aturan hukum” dan aturan internasional dalam menangani perselisihan.
Mahathir memulai kunjungan kenegaraan tiga hari ke Filipina pada Rabu (6/3).
“Kami menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan, serta penyelesaian damai perselisihan,” kata Duterte, membaca dari pernyataan bersama dengan Mahathir, pada awal perjamuan kenegaraan itu.
“Kami menegaskan komitmen kami untuk berkolaborasi dalam platform regional dan multilateral, khususnya di dalam ASEAN, untuk memajukan aturan hukum di Asia Tenggara dan sekitarnya,” kata Duterte. “Ini—tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan—sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal.”
Malaysia-Filipina termasuk di antara negara penuntut di Laut China Selatan, bersama dengan China, Taiwan, dan Vietnam.
Duterte dan Mahathir membahas keamanan regional setelah kepastian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo atas bantuan AS jika Filipina diserang oleh negara asing.
Sebelumnya pada hari itu, Mahathir mendesak China untuk mendefinisikan apa yang disebut “kepemilikan” di Laut China Selatan, sehingga penggugat lain dapat memulai upaya untuk mengembangkan daerah tersebut.
Di hari yang berbeda, Duta Besar China Zhao Jianhua juga menyuarakan komitmen negaranya untuk perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dia mendorong keharusan untuk mengerjakan Kode Etik di antara China dan negara-negara ASEAN sehubungan dengan Laut China Selatan.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Christina Mendez dan Edith Regalado (The Philippine Star)
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Malaysia yang sedang berkunjung Mahathir Mohamad, pada Kamis (7/3) menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan dalam menjaga perdamaian dan kemajuan di kawasan itu, yang bergulat dengan perselisihan teritorial serta unjuk kekuatan oleh China.
Keluar dari pertemuan bilateral di Ruang Makan Negara Aguinaldo, Duterte mengatakan bahwa ia dan Pemimpin Malaysia yang berusia 93 tahun itu juga berkomitmen untuk mematuhi “aturan hukum” dan aturan internasional dalam menangani perselisihan.
Mahathir memulai kunjungan kenegaraan tiga hari ke Filipina pada Rabu (6/3).
“Kami menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan, serta penyelesaian damai perselisihan,” kata Duterte, membaca dari pernyataan bersama dengan Mahathir, pada awal perjamuan kenegaraan itu.
“Kami menegaskan komitmen kami untuk berkolaborasi dalam platform regional dan multilateral, khususnya di dalam ASEAN, untuk memajukan aturan hukum di Asia Tenggara dan sekitarnya,” kata Duterte. “Ini—tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan—sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal.”
Malaysia-Filipina termasuk di antara negara penuntut di Laut China Selatan, bersama dengan China, Taiwan, dan Vietnam.
Duterte dan Mahathir membahas keamanan regional setelah kepastian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo atas bantuan AS jika Filipina diserang oleh negara asing.
Sebelumnya pada hari itu, Mahathir mendesak China untuk mendefinisikan apa yang disebut “kepemilikan” di Laut China Selatan, sehingga penggugat lain dapat memulai upaya untuk mengembangkan daerah tersebut.
Di hari yang berbeda, Duta Besar China Zhao Jianhua juga menyuarakan komitmen negaranya untuk perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dia mendorong keharusan untuk mengerjakan Kode Etik di antara China dan negara-negara ASEAN sehubungan dengan Laut China Selatan.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
